PUSARAN.CO– Dinas Kesehatan Jawa Barat (Dinkes Jabar) mendukung RS UOBK RSUD Pameungpeuk Garut untuk menjadi Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK).
Hal tersebut dikatakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Nina Susana dalam Pertemuan Tindak Lanjut Hasil AMPSR Kabupaten Garut di Ruang Rapat RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Rabu (5/4/2023).
“Berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari ampsr yang dilakukan dengan tim ampsr pusat (Kemenkes), tim AMPSR RSHS dan Dinkes Provinsi, di Kabupaten Garut tanggal 26 – 29 Oktober 2022, Dinas Kesehatan Provinsi harus memastikan bahwa semua RTL yang sudah dibuat oleh masing-masing instansi baik itu Dinkes Kabupaten Garut, seluruh, RSUD dan 10 Puskesmas di Kab. Garut dapat diketahui progres pelaksanaannya,” katanya.
Selain itu, menurutnya, rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh provinsi adalah dukungan Dinkes Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penguatan RSUD Pameungpeuk milik RS pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa menjadi rumah sakit PONEK dan memprioritaskan Kabupaten Garut dalam kegiatan pendampingan RS PONEK oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Pada pertemuan tersebut, dilakukan pemetaan pada RSUD Pameungpeuk untuk melihat kondisi eksisting RS terhadap standar dan kriteria RS PONEK.
“Dari hasil pemetaan ini diharapkan kita akan mendapatkan gambaran RSUD Pameungpeuk khususnya untuk kemampuan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK),” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, jika ditemukan kendala dalam pemenuhannya dan hal – hal prioritas yang harus segera ditindaklanjuti Dinkes Jabar akan menyusun solusi dan strategi pemecahan masalahnya bersama sesuai ruang lingkup rencana tindak lanjut tersebut pada level Dinkes Provinsi, RSUD Pameungpeuk atau dapat kita tujukan untuk Kemenkes.
Strategi pencapaian penurunan AKI dan AKB dilakukan melalui 4 strategi yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola kesehatan di masing-masing level (masyarakat, FKTP, dan FKRTL).
“Hal ini tentunya tidak hanya menjadi tugas sektor kesehatan saja tapi juga dukungan dan peran dari sektor terkait sangat dibutuhkan dalam mendukung percepatan penurunan AKI dan AKB,” lanjutnya.(RLS)
